Ekspospedia – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah desa dalam menerbitkan dokumen administrasi pertanahan, khususnya Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT).
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial” yang digelar Kejaksaan Negeri Kolaka.
Dalam forum tersebut, Romadu menegaskan bahwa penerbitan dokumen pertanahan harus berdasarkan fakta penguasaan fisik tanah, riwayat kepemilikan yang jelas, serta melalui proses pemeriksaan dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemerintah desa tidak boleh menerbitkan dokumen pertanahan hanya berdasarkan keterangan sepihak, terlebih jika terdapat indikasi sengketa, tumpang tindih penguasaan, maupun ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SKT maupun SPPFBT dapat berimplikasi hukum, bahkan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Dalam perspektif pemberantasan korupsi, tindakan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, Kajari menegaskan bahwa tidak setiap kesalahan administrasi pertanahan dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penilaiannya harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur hukum yang berlaku.
Sebagai langkah pencegahan, Kejari Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka, Polres Kolaka, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka mendorong evaluasi serta pengkajian kembali mekanisme penerbitan SKT dan SPPFBT oleh pemerintah desa.
Selain itu, percepatan digitalisasi peta kawasan juga menjadi salah satu rekomendasi penting dalam FGD tersebut. Integrasi data batas administrasi desa, bidang tanah, kawasan hutan, wilayah izin pertambangan, hingga kawasan pemanfaatan lainnya dinilai penting untuk mendeteksi potensi tumpang tindih lahan sejak dini.
FGD ini juga membahas dinamika konflik agraria di wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka, khususnya Kecamatan Pomalaa dan Baula. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut batas dan klaim kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan investasi perusahaan serta hak masyarakat atas lahan yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun.
Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati Kolaka, Kajari Kolaka, Kapolres Kolaka yang diwakili Kanit Tipidter, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka sebagai narasumber.
Peserta terdiri dari camat dan kepala desa di Kecamatan Pomalaa dan Baula, perwakilan perusahaan pertambangan yang beroperasi di kedua wilayah tersebut, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mekongga Selatan.
Melalui FGD ini, Kejaksaan Negeri Kolaka mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar persoalan agraria dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah. Dengan demikian, iklim investasi yang sehat dapat terwujud tanpa mengabaikan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat.(***)
