Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Hutan di Morowali, Mata Pencaharian Warga Jadi Perhatian
Ekspospedia – PT Vale Indonesia Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan serta Pengamanan Hutan.
Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan menyamakan pemahaman mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus mencari solusi terhadap aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan bahwa sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu mempertimbangkan aspek hukum, kondisi sosial masyarakat, serta kelestarian lingkungan secara seimbang.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan, tetap terjaga dalam jangka panjang,” ujar Wafir.
Vale Indonesia diketahui memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah tersebut merupakan bagian dari pengembangan IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Sebagai pemegang PPKH, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga yang berada dalam area PPKH.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Kesepakatan ini diharapkan memberikan kejelasan mengenai batas kewajiban penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga, sekaligus pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
Penyelesaian Berbasis Data dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Dalam proses penyelesaian, Vale Indonesia akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program.
Proses tersebut dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi nantinya menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian (PPMP) atau Livelihood Restoration Program (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong alternatif penghidupan dan sumber penghasilan masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Bentuk pemulihan dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Namun, perusahaan menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari tindakan perambahan maupun pembukaan lahan baru. Mekanisme penyelesaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas area garapan atau membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.
Melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah dan masyarakat, Vale Indonesia berharap tercipta mekanisme penyelesaian persoalan kawasan hutan yang berbasis data, dapat diverifikasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian kawasan hutan, mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat, sekaligus memperkuat keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali.(***)
